BOJONEGORO, 4 Maret 2025 –  Bertempat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (4/3/2025), Bupati Bojonegoro Setyo Wohono dan Wakil Bupati Nurul Azizah melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Rapat Paripurna Istimewa Sambutan Bupati Bojonegoro Masa Jabatan 2025-2030. 

Acara sertijab ditandai dengan penandatanganan serah terima jabatan dan dilanjutkan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian sambutan Bupati Bojonegoro periode 2025-2030. Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengucapkan terima kasih pada Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Bojonegoro, pimpinan DPRD dan Forkopimda. Terkhusus kepada Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto yang telah menjabat selama 1 tahun 5 bulan.

"Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bapak Pj yang mengantarkan kita melewati proses demokrasi ini dengan aman dan sukses sehingga hari ini dilaksanakan sertijab," ujarnya. 

Bupati Wahono melanjutkan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Untuk itu pembangunan harus selaras dengan program Presiden dan Wakil Presiden yang telah menetapkan 8 misi utama dikenal dengan Asta Cita sebagai landasan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bupati Wahono memaparkan, terdapat 10 isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam lima tahun ke depan. Pertama, terkait kemiskinan. Angka kemiskinan masih ada 11,69 persen atau setara 143.250 jiwa. Kedua, berdasarkan Sakernas BPS pada Agustus 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 73,86 persen. Sementara tenaga lerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (TPT) ada 4,42 persen.  

Ketiga, lanjut Bupati, terkait stunting. Prevalensi stunting (SKI) pada 2023 sebesar 14,1 persen. Sementara prevalensi stunting (e-PPGBM) sebesar 2 persen atau 1.358 balita. Isu keempat, kualitas SDM secara keseluruhan. Persentasi IPM Bojonegoro 72,75 persen. Sedangkan pengeluaran pendapatan sebesar Rp11,2 juta. 

Isu kelima, seni budaya lokal. Keenam, transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan migas 2,47 persen, sementara non migas 5,17 persen. Ketujuh, pemerataan pembangunan. Kedelapan, lingkungan hidup. 

Kesembilan, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan data BPBD, ada 88 desa di 15 kecamatan merupakan daerah rawan bencana banjir Bengawan Solo dan 118 desa di 24 kecamatan merupakan daerah rawan kekeringan. 

Sedangkan isu kesepuluh, tata kelola kepemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi pada 2024, di angka 82,75. Sementara pada 2023, ada di angka 71,96. 

Bupati Wahono menjelaskan, ada 5 misi yang akan diwujudkan dalam 5 tahun dan 8 pilar Quick Wins. Perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerimtah desa dan lembaga organisasi meliputi tokoh agama dan stakeholder lainnya serta seluruh masyarakat. 

"Tujuan dan cita-cita ini dapat diwujudkan jika ada kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Semangat optimisme harus dijaga agar dapat terwujud untuk Bojonegoro lebih makmur dan membanggakan. Mohon dukungan dari seluruh elemen yang ada di Bojonegoro agar kami bersama bisa mewujudkan Bojonegoro yang lebih baik sejahtera dan membanggakan," tutupnya.