BOGOR, 8 JANUARI 2026 – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta pengadaan kapal-kapal tangkap ikan.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya ganda, menciptakan lapangan kerja masif sekaligus mendongkrak asupan protein masyarakat Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden menginginkan gerak cepat dalam program-program yang bersifat padat karya.
“Bapak Presiden benar-benar menghendaki kita bekerja jauh lebih cepat, terutama di bidang penciptaan lapangan kerja. Beliau minta percepatan pembangunan kampung nelayan dan program pembuatan kapal tangkap ikan,” jelas Prasetyo Hadi.
Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan hasil signifikan. Hingga Rabu (7/1/2026), pembangunan KNMP di 65 lokasi awal telah berhasil menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja.
Rata-rata, setiap daerah menyerap 270 pekerja yang mencakup sektor konstruksi, nelayan, hingga tenaga operasional. Angka ini diprediksi akan terus melonjak seiring dengan pengembangan fasilitas logistik dan layanan hulu-hilir perikanan.
Rencana besar pemerintah tidak berhenti di sini. Setelah tahap pertama di 65 lokasi tuntas, pemerintah akan melanjutkan ke tahap kedua di 35 titik, dengan target jangka panjang mencapai 1.000 titik pembangunan di seluruh pelosok pesisir Indonesia.
Misi Perbaikan Gizi Nasional
Selain dampak ekonomi, proyek ini menjadi pilar utama dalam peningkatan gizi nasional. Dengan tersedianya infrastruktur dan kapal yang memadai, produksi protein dari sektor perikanan diharapkan meningkat tajam.
“Beliau ingin program ini sesegera mungkin karena selain padat karya, ini akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk meningkatkan asupan gizi seluruh rakyat,” tambah Mensesneg.
Pembangunan KNMP bukan sekadar proyek fisik atau infrastruktur semata. Pemerintah merancang program ini sebagai model pemberdayaan ekonomi pesisir melalui social engineering.
Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam mengelola kekayaan laut Indonesia.